Rapat Penguatan SDM, Bawaslu Bulukumba Maksimalkan Sistem Kerja WFH

Bulukumba, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba menggelar rapat penguatan sumber daya manusia (SDM) sekaligus evaluasi dan optimalisasi metode kerja Work From Home (WFH) pada Rabu, 4 Maret 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kinerja kelembagaan serta memastikan pelayanan dan fungsi pengawasan tetap berjalan optimal.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, Bakri Abubakar, dan dihadiri oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Bulukumba, AM Rayes, bersama jajaran staf sekretariat.

Dalam arahannya, Bakri Abubakar menekankan bahwa penguatan kapasitas SDM menjadi faktor penting dalam mendukung kinerja lembaga, khususnya dalam menghadapi dinamika tugas pengawasan pemilu di masa non-tahapan.

“Penguatan sumber daya manusia harus terus dilakukan agar setiap personel mampu beradaptasi dengan pola kerja yang dinamis. Metode kerja seperti WFH harus dimanfaatkan secara produktif untuk tetap menjaga kinerja, koordinasi, dan tanggung jawab kelembagaan,” ujar Bakri.

Ia juga menambahkan bahwa penerapan WFH tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan maupun pelaksanaan tugas pengawasan, sehingga diperlukan kedisiplinan serta sistem koordinasi yang baik antarpegawai.

Sementara itu, Koordinator Sekretariat Bawaslu Bulukumba, AM Rayes, menegaskan bahwa optimalisasi metode kerja WFH perlu dibarengi dengan penguatan manajemen kerja dan pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

“WFH bukan berarti mengurangi produktivitas, justru harus menjadi peluang untuk meningkatkan efisiensi kerja. Dengan pengelolaan tugas yang terstruktur dan pemanfaatan teknologi komunikasi yang baik, kinerja organisasi tetap dapat berjalan maksimal,” jelas Rayes.

Melalui rapat ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba berharap seluruh jajaran sekretariat dapat semakin meningkatkan kapasitas dan profesionalitas kerja, sehingga pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan tetap berjalan efektif dan mendukung terwujudnya pengawasan pemilu yang berkualitas.