CPNS Bawaslu Bulukumba Ikuti Latsar Daring: Langkah Awal Mengabdi untuk Demokrasi

Bulukumba, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Tiga Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bawaslu Kabupaten Bulukumba tengah menapaki tahap awal perjalanan karier mereka sebagai abdi negara. Saat ini, mereka mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar) yang diselenggarakan Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu RI, dengan fasilitator dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, secara daring.

Latsar ini menjadi pintu masuk penting bagi para CPNS untuk memahami tugas dan peran mereka di lembaga pengawas pemilu. Sejumlah materi disajikan sebagai bekal, mulai dari Ceramah Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA), Nilai Dasar PNS, Ceramah Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL), hingga Overview Kebijakan Penyelenggaraan.

Salahsatu peserta Latsar Anugerah Rachmat menjelaskan jika Pelatihan tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan teknis, tetapi juga mengasah kesadaran tentang filosofi dan tanggung jawab seorang aparatur sipil negara. Nilai dasar PNS yang berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif menjadi titik tekan yang harus benar-benar mereka internalisasi.

“Meski tidak bertatap muka langsung, jalannya pelatihan tetap interaktif. Melalui teknologi digital, peserta aktif berdiskusi, bertanya, serta mendalami peran Bawaslu dalam menjaga tegaknya demokrasi di Indonesia,” jelasnya. Senin (29 September 2025).

Kehadiran tiga CPNS baru ini menjadi angin segar bagi Bawaslu Bulukumba. Harapannya, ilmu dan pengalaman yang mereka peroleh dari latsar tidak berhenti pada tataran teori, melainkan diterapkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari saat menjalankan tugas di lapangan.

“Menjadi bagian dari Bawaslu berarti siap mengawal demokrasi. Pelatihan ini adalah bekal awal untuk memahami bagaimana bekerja secara profesional dan berintegritas,” demikian harapan Anugerah.

Dengan latsar ini, Bawaslu Bulukumba menaruh harapan besar agar para CPNS tidak hanya menjadi pegawai yang cakap secara administratif, tetapi juga mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas demokrasi di daerah.