Dorong Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Goes To Campus di STAI Al-Gazali

Bulukumba, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Bulukumba mengajak mahasiswa berperan aktif dalam mengawal demokrasi melalui pengawasan partisipatif dan edukasi politik. Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Bawaslu Goes To Campus bertema "Mendorong Pengawasan Partisipatif dan Edukasi Politik bagi Generasi Muda" yang berlangsung di Kampus STAI Al-Gazali Bulukumba, Senin (2/11/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu Bulukumba memperluas pendidikan politik sekaligus membangun kolaborasi dengan kalangan akademisi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang bersih, jujur, dan adil.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bulukumba, Bakri Abubakar, menyampaikan apresiasi kepada pihak STAI Al-Gazali atas kemitraan dan kerja sama yang selama ini terjalin. Menurutnya, kolaborasi antara lembaga pengawas pemilu dan perguruan tinggi merupakan bagian penting dalam memperkuat kualitas demokrasi.

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada pihak kampus STAI Al-Gazali yang selalu bersinergi dan berkolaborasi dengan Bawaslu Bulukumba. Kehadiran kami di sini bukanlah untuk pertama kalinya, melainkan bentuk kerja sama berkelanjutan. Kampus memiliki peran besar serta kualitas sumber daya manusia yang menentukan masa depan bangsa," ujar Bakri.

Ia menjelaskan, keberhasilan penyelenggaraan kontestasi demokrasi, mulai dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPD, hingga pemilihan kepala daerah, bukan semata-mata menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu. Seluruh elemen masyarakat juga memiliki kewajiban untuk memastikan proses demokrasi berjalan sesuai ketentuan.

Bakri menegaskan, pemilu merupakan mekanisme konstitusional untuk melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang nantinya menentukan arah kebijakan serta memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat.

"Demokratisasi adalah jalur konstitusional bagi siapa saja yang bercita-cita menjadi wakil rakyat maupun kepala daerah. Oleh karena itu, kita semua harus hadir memastikan seluruh prosesnya berjalan secara profesional dan berintegritas," tegasnya.

Mahasiswa sebagai Garda Pengawasan Partisipatif

Dalam kesempatan tersebut, Bakri juga menyoroti pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam mencegah berbagai bentuk pelanggaran pemilu. Dengan idealisme dan kapasitas intelektual yang dimiliki, mahasiswa dinilai mempunyai posisi strategis untuk turut menjaga kualitas demokrasi.

Ia menyebut sejumlah potensi pelanggaran yang perlu menjadi perhatian bersama, di antaranya politik uang (money politics), penyebaran berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, serta politik identitas.

"Kehadiran mahasiswa dengan idealismenya yang tinggi sangat dibutuhkan untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran pemilu, seperti politik uang (money politics), penyebaran berita bohong (hoax), ujaran kebencian, hingga politik identitas," paparnya.

Menurutnya, keterlibatan generasi muda tidak cukup hanya diwujudkan melalui penggunaan hak pilih saat pemungutan suara. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengambil bagian dalam mengawasi setiap tahapan pemilu serta mendorong masyarakat agar lebih kritis terhadap berbagai praktik yang dapat mencederai demokrasi.

Persiapan Menuju Pemilu 2029

Menjelang akhir sambutannya, Bakri turut mengingatkan peserta mengenai persiapan menghadapi Pemilu 2029. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 22 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Karena itu, berbagai persiapan perlu dilakukan sejak dini secara sistematis, termasuk pemutakhiran data pemilih. Ia juga menyinggung dinamika putusan Mahkamah Konstitusi terkait keserentakan penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal.

Bakri kembali menyampaikan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika STAI Al-Gazali Bulukumba atas dukungan dan sinergi yang terus terbangun bersama Bawaslu Bulukumba.

"Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar STAI Al-Gazali Bulukumba yang senantiasa menyambut dan mendampingi Bawaslu dalam mengawal demokrasi di Kabupaten Bulukumba," pungkasnya.