Lompat ke isi utama

Berita

Melalui Forum Warga, Bawaslu Dorong Warga Muhammadiyah Aktif Kawal Demokrasi

forum warga

Keterangan Gambar : Ketua Bawaslu Bulukumba, Bakri Abubakar saat menyampaikan sosialisasi pengawasan partisipatifpada warga Muhammadiyah. Minggu (9/8/2026)

Bulukumba, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bulukumba melalui Forum Warga sebagai wadah silaturahmi memberikan sosialisasi penguatan pengawasan partisipatif kepada kader Muhammadiyah dan Aisyiyah di salah satu rumah warga di Punranga, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Minggu (9/8/2026). Dalam kegiatan tersebut, Ketua Bawaslu Bulukumba Bakri Abubakar mengajak warga Muhammadiyah untuk mengambil peran aktif dalam mengawal proses demokrasi melalui pengawasan partisipatif.

Forum Warga tersebut dilaksanakan usai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Penguatan Pengawasan Partisipatif, Pendidikan Politik, dan Kajian Kepemiluan antara Bawaslu Bulukumba dengan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bulukumba.

Dalam pemaparannya, Bakri menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan pemilu tidak hanya bergantung pada penyelenggara pemilu, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Menurutnya, Muhammadiyah dan Aisyiyah sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki jaringan luas hingga tingkat desa memiliki peran strategis dalam membangun budaya pengawasan yang partisipatif.

"Pengawasan partisipatif merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, kami mengajak kader Muhammadiyah dan Aisyiyah untuk ikut berperan aktif mengawal setiap tahapan pemilu dan pemilihan agar berlangsung sesuai prinsip jujur, adil, dan berintegritas," ujar Bakri.

Pada kesempatan tersebut, Bakri juga menyampaikan sosialisasi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mengatur pemisahan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Ia menjelaskan bahwa putusan tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam sistem kepemiluan Indonesia yang perlu dipahami masyarakat agar memiliki literasi politik yang baik serta mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi kepemiluan.

Menurutnya, pemahaman terhadap perkembangan hukum kepemiluan menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas partisipasi masyarakat pada setiap proses demokrasi.

Bakri juga menyampaikan apresiasi kepada LHKP Muhammadiyah Bulukumba beserta warga Muhammadiyah atas inisiatif membangun sinergi dengan Bawaslu melalui penandatanganan Nota Kesepahaman yang dilaksanakan sebelum Forum Warga berlangsung.

"Kami mengapresiasi ikhtiar LHKP Muhammadiyah Bulukumba beserta seluruh warga Muhammadiyah yang menunjukkan komitmennya untuk terlibat dalam penguatan pengawasan partisipatif. Kolaborasi seperti ini menjadi modal penting dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat," kata Bakri.

Melalui Forum Warga ini, Bawaslu Bulukumba berharap semakin banyak elemen masyarakat yang terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Bawaslu memperluas literasi kepemiluan, memperkuat pendidikan politik masyarakat, serta membangun kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.

 

Penulis : Muh. Ashar/ Fhoto : Irham